undang undang dibuat untuk melaksanakan. 6820, jdih. undang undang dibuat untuk melaksanakan

Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. kekuasaan untuk membentuk undang-undang, secara substantif memiliki nilai yang sangat strategis. Dari penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa kegentingan yang memaksa harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun. Penjelasan ini tertuang. 2) yang mengatur tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. Selain itu, jika kamu masih penasaran mengenai pembentukan UU. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh. ”. melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom. PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Perintah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: a. 12. Keputusan Presiden: bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan. Oleh karena itu, undang-undang tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan 3. ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang berdasarkan undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut, di tempat akta itu dibuat. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2011TENTANGPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban. , M. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam. Dalam hal ini, yang di. otonomi daerah Jawaban: d. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa . Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang utuh, lengkap, mudah dibaca dan difahami, maka. Materi muatan Peraturan Presiden ( Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Undang Undang No. Hal ini karena Peratutran Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pendelegasian materiil dari undang-undang yang sudah ada lebih dahulu. Peraturan perundang-undangan dibentuk agar dapat menciptakan. 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu akta otentik adalah akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”. id - Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang tata cara pembuatannya telah diatur. III/MPR/2000) Keenam, Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugas berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Kebijakan ini nampaknya dibuat untuk menampung keragaman desa-desa di Indonesia. Perkakas. Berdasarkan undang-undang tersebut, perlu diadakan kementerian koordinator dalam bidang politik, hukum dan. D. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan setiap warga. 1, September 2016 adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan. Pasal 74. Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum. 60 d) Pengaturan di bidang materi konstitusi, seperti: (1) organisasi, tugas dan susunan lembaga (tunggi) negara, (2)Beberapa tahapan perkembangan dalam proses pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia bisa diringkas dalam 4 tahapan berikut: 1. s. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UMUM: 1. 12/2011 (yang menggantikan UU No. . bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu; f. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 1. H. Undang-undang dibuat untuk melaksanakan suatu peraturan yang telah ditetapkan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Undang-Undang Keterbukan Informasi Publik no. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 24 Maret 2022. Undang-undang bertujuan. Dalam peraturan presiden memuat materi yang berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Perpu dapat didefinisikan dengan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam “ hal Ikhwal Kegentingan yang memaksa” untuk itu proses pembuatannya sedikit berbeda denga pembuatan undang-undang. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan adanya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya adalah: 1. e. 2. Perpu yang sejatinya dibentuk dalam. UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan. Peraturan Presiden; e. ”. Peraturan Menteri Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Kekuasaan legislatif: Kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Pasal 13 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh Soal Materi Perundang-Undangan, Indonesia Negara Hukum, Hirarki UUD, Korupsi, Antikorupsi Pilihan Ganda. e. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau. 6 Ibid. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. Glosarium. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,. komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,. PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH . Undang-undang sebagai sumber hukum formal dibuat atau diadakan oleh lembaga legislatif di Indonesia dimaksudkan untuk melaksanakan. yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statute (Anggaran Dasar) yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu) (Ali, 2011). Keberadaan lembaga negara tersebut dapat membantu melaksanakan fungsinya dengan tujuan memajukan bangsa dan negara. Simak pembahasan berikut ya Undang-undang dibuat untuk melaksanaka undang-undang dasar. Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 1 angka 7 UUJN. pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi. Selasa, 22 Mar 2022 14:14 WIB. 5 Oleh karena itu, secara prosedural 4 Ibid. Temukan hal-hal menarik lainnya di Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan. 7. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum menjadi alat dalam menciptakan ketertiban dan keasilan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Peraturan ini merupakan jenis peraturan resmi yang dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur warga negaranya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang. Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan…. tetapi sistem norma itu sendiri tetap terbuka untuk ditafsirkan. Masuknya Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang­undangan yang lebuh tinggi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 6. Hak menguji peraturan pelaksanaan undang-undang terhadap UUD sebagai fungsi pokok tidak diberikan kepada Mahkamah Agung. Berbagai peraturan di tingkat nasional—baik undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri/lembaga memberikan mandat kepada daerah—dan dalam beberapa hal kepada desa—untuk mengoperasionalkan kebijakan nasional di tingkat daerah dan desa. dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya - ilustrasi rapat paripurna DPR (Foto: Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta -. 6. MPR ter catat pernah melaksanakan Sidang Istimewa ketika mem berhentikan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian melantik Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden. melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang. 12 Tahun 2011 tentang materi muatan Peraturan Presiden menyatakan bahwa: “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang – Undang, meteri untuk melaksankan Peraturan Pemerintah, atau meteri untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”, d an didalam. Contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama ialah Tap MPR RI No. Perda - Perda dibuat pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dengan menyesuaikannya terlebih dahulu. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. Halo Sobat HeyLaw! Apa kabar semuanya? Siapa yang berwenang melakukan pembentukan undang-undang? Ya, jawabannya secara jelas tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa: “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. d. 9 Selain itu, menurut S. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu peraturan presiden yang masih berlaku Perpres adalah No. Petunjuk Pelaksanaan 1) Pengertian Petunjuk pelaksanaan adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. 16. Baca juga: Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial dan Kondisi Masyarakat. setneg. dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:Darussalam ,Managing Partner DDTC. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan Pemerintah B. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden. 3. perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; a. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. a. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang jang : dapat meledak, mudah. 16. Pembuatan akta. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. go. Yang dimaksud "fungsi pemerintahan" adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana diamanatkan Bab III Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Badan dan/atau Pejabat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; Mengingat : 1. Merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan adalah pejabat pimpinan tertinggi instansi. Dengan demikian, fungsi Peraturan Pemerintah ialah sebagai instrumen atau alat untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan undang-undang. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Mempunyai integritas, tanggung jawab, dan kepribadian atau sikap yang tidak terpuji. - Iklan -. 107), bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. - 35524726 sutarinyoman8 sutarinyoman8 07. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Tidak hanya berlaku pada orang tertentu; 4. Kekuasaan eksekutif: Kekuasaan melaksanakan undang-undang. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 10 (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: a. orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan. 6. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki. . Pertimbangan dalam PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan. Contoh Lembaga Legislatif. “UUCK ini substansinya berkaitan dengan perizinan,. Karena tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan. Kekuasaan yudikatif: Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip PUU yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya bahwa RPP dibuat untuk melaksanakan UU maka RPP tidak. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. Dasar Hukum. dan Pengadilan Agama untuk melaksanakan wewenangnya. perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Undang-Undang yang berlaku mengenai tata hierarki undang-undang di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. NOMOR 37 TAHUN 1998. . Nakes diatur tersendiri dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes. 7. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pengaruh Undang-Undang Agraria tahun 1870. Definisi di atas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yangMateri muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 7. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan. (membentuk undang-undang), anggaran (membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan. 000. Hal itu guna mendukung efektivitas payung hukum yang ada di Indonesia. pengesahan. PP tidak bisa memperluas atau mengurangi dari ketentuan undang-undang induknya; PP dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, tetapi dengan syarat PP tersebut isinya adalah untuk melaksanakan UU; PP tidak ditujukan untuk melaksanakan UUD 1945 ataupun ketetapan MPR melainkan UU. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954. Harus memiliki sifat adil yang tinggi agar setiap keputusan yang diambil tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja. Peraturan Daerah (PerDa) Peraturan Daerah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung. Catat! 5 Tahapan Pembentukan Undang-Undang oleh DPR. Undang Undang Dasar.